Education Sun

EDUCATION SUN ONLINE

Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran

Kemdiknas: Kami? Tak Ada Masalah!

Indra Akuntono | Inggried | Senin, 27 Juni 2011 | 14:22 WIB

shutterstock

ILUSTRASI

TERKAIT:

• Alot, Pembahasan RUU Pendidikan Dokter Diskors
• RUU Pendidikan Kedokteran Ditunda
• Menkes Akui, Kedokteran Masih Mahal
• Peran Negara dan Biaya Diatur Undang-undang
• Agar Si Miskin Juga Bisa Jadi Dokter...

JAKARTA, EDUCATION SUN ONLINE - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menjamin tidak ada masalah antarkementerian terkait diskorsnya rapat pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Pendidikan Kedokteran. Ia menjelaskan, diskorsnya rapat lebih karena alasan Komisi X DPR RI kesulitan jika RUU ini dibahas lintas komisi. Hal ini mengingat posisi Menteri Kesehatan yang menjadi leading sector dalam RUU Pendidikan Kedokteran adalah mitra kerja dari Komisi IX.

"Sebetulnya kerjasama diantara kita (Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara) tidak ada masalah. Tapi, ini dari DPR, karena biasanya RUU itu dibahas antara komisi dengan mitranya. Tadi mereka (DPR) menyampaikan, kesulitan jika diminta lintas komisi. Artinya, Komisi X itu mitra kerjanya adalah Kemdiknas dan Menkes itu bermitra dengan Komisi IX," kata Fasli, Senin (27/6/2011), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain menegaskan kerjasama antartim tetap berjalan baik, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) juga tidak mempermasalahkan siapapun yang akan memimpin RUU Pendidikan Kedokteran ini.

"Dari sisi konten, persiapan dan kerjasama antartim kita tak ada masalah. Siapa pun yang akan menjadi leading sector, kita tak masalah. Hanya kompleksitas dari legal prosesnya saja yang menetapkan komisi berapa dan dengan siapa membahasnya," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, semua subtansi mengenai Pendidikan Kedokteran sudah siap untuk dibahas berikut dengan jaminan akan pemerataan Pendidikan Kedokteran dan perhatian kepada anak-anak berprestasi dengan memberikan beasiswa Pendidikan Kedokteran.

"Semua subtansi kita sudah masuk, kemudian kita juga sepakat akan memberikan perhatian kepada anak-anak di daerah dengan memberikan beasiswa dan lain-lain. Yang pasti, keadilan untuk mendapatkan akses Pendidikan Kedokteran ini kita jamin," katanya.

"Kita siapkan beasiswa Super Bidik Misi dan pemerataan akan ketersediaan fakultas kedokteran di seluruh Indonesia serta bagaimana penjaminan mutu sehingga pendidikan ini melahirkan kompetensi yang sama. Itu penting dan pokok utama dari UU Pendidikan Kedokteran ini," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran berjalan alot karena adanya perdebatan siapa yang akan menjadi leading sector RUU ini, apakah Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Senin, 27 Juni 2011

EDUCATION SUN ONLINE

Hari Anti Narkotika Internasional

BNN: 5 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia

Kistyarini | Minggu, 26 Juni 2011 | 11:24 WIB

ADI DWIJAYADI

TERKAIT:

• Sindikat Narkoba Beroperasi dari LP
• Direktur Narkoba Siap Hadiri Sidang
• Polda Beri Bantuan Hukum buat Dirnarkoba
• 83 Kasus Narkoba Diungkap
• Sindikat Narkoba RI-Malaysia Dibekuk

JAKARTA, EDUCATION SUN ONLINE — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memimpin pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) 2011-2015.

Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang.

Hal itu dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono saat meluncurkan Jakstranas P4GN di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (26/6/2011), bertepatan dengan peringatan Hari Antinarkotika Internasional.

"Saya instruksikan BNN di depan," katanya.

Menurut Kepala Negara, ia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendukung tekat BNN mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika pada 2015.

Ia menilai bila semua pihak memberikan komitmen dan kerja keras bersama, Indonesia akan berhasil menghentikan dan mencegah kejahatan narkotika yang berpotensi merusak generasi muda, karakter dan fisik masyarakat, serta dalam jangka panjang merusak daya saing bangsa.

Sementara itu, menurut Kepala BNN Gories Mere, survei prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia oleh BNN menunjukkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam survei BNN sejak tahun 2009, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 adalah 1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang.

Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang.

Ia menyebut hal itu sebagai suatu fenomena gunung es, yang bisa meningkat dari tahun ke tahun dan menilai kalangan pelajar sebagai suatu kelompok yang paling rentan.

Gories juga menyebutkan adanya jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia, antara lain sindikat dari Iran, Nigeria, India, China, dan Malaysia, termasuk yang melibatkan WNI. Beberapa di antaranya telah diungkap oleh aparat yang berwenang.

Namun, ia mengakui, upaya dan komitmen bersama terus dibutuhkan untuk melindungi Indonesia dari kejahatan narkotika.(Kompas.com)***

Source : Kompas.com, Minggu, 26 Juni 2011

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini.

Jumat, 10 Juni 2011

EDUCATION SUN ONLINE

9 Provinsi Berstatus Kesehatan Buruk

JAKARTA, EDUCATION SUN ONLINE - Sembilan provinsi masih berstatus kesehatan buruk. Pemerintah akan adakan pertemuan dengan semua provinsi tersebut guna memperkuat komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium serta menyinergikan kebijakan kesehatan pemerintah pusat dan daerah.

Ada sembilan provinsi yang harus segera memperbaiki kondisi kesehatan masyarakatnya, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

”Baru saja Kementerian Kesehatan mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah di Nusa Tenggara Barat dan akan ada pertemuan dengan pemerintah di daerah-daerah lain,” ujar Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam temu media, Jumat (1/10).

Masalah kesehatan yang dihadapi antara lain gizi buruk, gizi kurang, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi dan anak. Penyakit yang masih menjadi masalah adalah HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis. Penyakit-penyakit yang masih ditemui di provinsi-provinsi tersebut yang sudah jarang ditemui di provinsi lain antara lain adalah patek dan cacingan. Kendala yang ada adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sumber daya manusia.

Endang mengatakan bahwa untuk daerah-daerah itu perlu model kebijakan berbeda. Dia mencontohkan, pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). ”Di Papua penduduk tersebar di daerah yang amat luas dan medan geografis sulit. Akan diupayakan ada tim kesehatan keliling dengan peralatan dan tenaga lebih lengkap. Program tahun 2011 akan diperbaiki dan dipertajam,” ujar Endang.

Pemerintah akan memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan dengan memberikan beasiswa kepada dokter spesialis dengan ikatan dinas. Saat ini ada 45 dokter penerima beasiswa. (INE)***

Source : Kompas, Sabtu, 2 Oktober 2010 | 04:10 WIB

EDUCATION SUN ONLINE

TEPCO: Air Tercemar Dapat Meluap

Sabtu, 04/06/2011 - 01:48

TOKYO, (PRLM), EDUCATION SUN ONLINE - Perusahaan Tenaga Listrik Tokyo, TEPCO, mengatakan dalam kemungkinan terburuk, air beradioaktif tinggi dapat meluap dari PLTN Fukushima Daiichi secepatnya tanggal 20 Juni. Demikian seperti dikutip NHK, Jumat (3/6).

Perusahaan itu mulai bersiap mengoperasikan alat penyaring air beradioaktif tinggi dari tanggal 15 Juni. Namun pihaknya memperingatkan bila alat tersebut tidak berjalan sesuai rencana, air beradioaktif tinggi dapat meluap dari saluran di reaktor No. 2.

TEPCO mengatakan hingga 31 Mei, 105.100 ton air limbah telah terkumpul.

TEPCO berencana menyaring 1.200 ton air per hari di sebuah fasilitas penyimpanan dan memindahkan air yang telah tersaring ke tangki-tangki sementara. TEPCO mengatakan pihaknya telah mempersiapkan tangki-tangki untuk 13 ribu ton air tersaring dan akan meningkatkan kapasitas hingga 20 ribu ton air per bulan. (nhk/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Sabtu, 4 Juni 2011

Sabtu, 4 Juni 2011

Mengatasi E.coli, WHO Imbau

tidak Gunakan Antibiotik

Sabtu, 04/06/2011 - 06:45

BERLIN, (PRLM), EDUCATION SUN ONLINE - Sementara ilmuwan masih bingung mencari penyebab jenis bakteri E.coli yang telah menewaskan setidaknya 18 orang dan menyebabkan ratusan lainnya jatuh sakit di Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewanti-wanti agar jangan menggunakan antibiotik dan obat lain.

Sebaliknya, badan kesehatan PBB itu mengimbau orang segera mencari bantuan medis karena bakteri yang sangat mudah menular itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut walau gejalanya telah diatasi.

Meski lembaga kesehatan Jerman menyarankan agar tidak makan tomat, ketimun dan daun selada mentah, terutama di Jerman utara, lembaga itu mengakui, sumber bakteri belum diketahui.

Penularan dilaporkan terjadi di 12 negara, sementara kasus terbanyak terkait di Jerman utara. Pejabat Jerman awalnya keliru menuding sayuran impor dari Spanyol menyebabkan wabah mematikan itu, memicu kecaman tajam dari pejabat-pejabat Spanyol.

Menurut laporan "VOA", Kanselir Jerman Angela Merkel telah menyetujui bantuan keuangan Uni Eropa bagi petani Spanyol yang pendapatan ekspornya turun tajam akibat kekeliruan itu.

Tapi karena krisis belum teratasi, Rusia pekan ini mengatakan, pihaknya melarang impor semua sayuran segar dari Uni Eropa – tindakan yang dinilai Uni Eropa "tidak proporsional".

Ketua Delegasi Uni Eropa ke Rusia, Fernando Valenzuela, mengatakan keputusan Moskow bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), padahal Moskow selama ini mendesak untuk bergabung dengan organisasi itu. Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin mengatakan ia "tidak akan meracuni rakyat Rusia" hanya demi bertindak dalam semangat WTO. (A-147)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Sabtu, 4 Juni 2011